KOTA METRO,— DPRD Kota Metro bersama Pemerintah Kota Metro menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 melalui Rapat Paripurna Khusus, Kamis (20/8/2026) malam.
Kesepakatan tersebut menjadi pijakan penting dalam menentukan arah kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan Kota Metro pada 2027. DPRD menegaskan, pembahasan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat serta kemampuan keuangan daerah.
Dalam laporan Badan Anggaran DPRD Kota Metro yang disampaikan Roma Doni Yunanto, sejumlah penyesuaian dilakukan terhadap usulan awal setelah melalui pembahasan bersama Badan Anggaran, komisi, fraksi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat Kota Metro,” ujar Doni.
Berdasarkan hasil kesepakatan, pendapatan daerah Kota Metro 2027 diproyeksikan sebesar Rp900,19 miliar, sedangkan belanja daerah mencapai Rp903,19 miliar. Dengan demikian terdapat defisit sebesar Rp3 miliar.
Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp5 miliar, setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah sebesar Rp2 miliar.
Sementara itu, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyampaikan bahwa tantangan fiskal 2027 perlu dijawab melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi pembangunan, termasuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kesepakatan KUA-PPAS tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Metro dan DPRD untuk memasuki tahapan penyusunan RAPBD 2027.
Melalui proses pembahasan yang melibatkan seluruh unsur terkait, DPRD Kota Metro memastikan arah anggaran 2027 tidak hanya memperhatikan keseimbangan fiskal, tetapi juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
