Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak. ​Sorotan tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi. ​“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026). ​Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar. ​“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya. ​Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli. ​“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan. ​Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas. ​“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya. ​Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU. ​“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya. ​Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga. ​“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya. ​Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan. ​“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan. ​Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah. ​“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait. “Dinas esdm akan melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi. ​Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Pemerintah Provinsi Lampung).

 

,

 Bandarlampung – DPRD ProvinsILampung mendorong penguatan pelaksanaan peraturan daerah untuk memastikan perlindungan perempuan dan anak berjalan efektif. Upaya tersebut dilakukan melalui fungsi legislasi dan pengawasan agar kebijakan pencegahan kekerasan serta pemenuhan hak perempuan dan anak dapat diterapkan secara konsisten.

Anggota DPRD Provinsi Lampung Hj. Diah Dharma Yanti, S.H., M.H., menegaskan pelaksanaan regulasi harus disertai penegakan hukum yang adil dan langkah konkret di lapangan. Perlindungan tersebut mencakup pencegahan kekerasan, pendampingan korban, serta kepastian hukum dalam penyelesaian persoalan hak asuh anak.

“Komitmen perlindungan perempuan dan anak harus diwujudkan melalui pelaksanaan regulasi yang konsisten dan penegakan hukum yang adil. Upaya ini penting agar perempuan dan anak mendapatkan perlindungan serta kepastian hak sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Diah Dharma Yanti, Selasa 13 Oktober 2026.

Provinsi Lampung memiliki sejumlah regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak, antara lain Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Perda Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, serta Perda Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, terdapat Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Pergub Lampung Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur pencegahan, penanganan, serta reintegrasi sosial korban kekerasan.

DPRD Lampung mendorong pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah untuk memastikan regulasi tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengawasan juga diperlukan untuk mengevaluasi layanan pengaduan, pendampingan korban, pencegahan kekerasan, dan pemenuhan hak anak.

Komitmen penguatan perlindungan tersebut sejalan dengan penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), serta peningkatan capaian Kabupaten/Kota Layak Anak periode 2025–2030. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung pada 27 September 2025 itu juga mencakup pengembangan Ruang Bersama Indonesia melalui program Desa Tapis di seluruh kabupaten dan kota di Lampung.

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Ratna Susianawati, serta para kepala daerah dan perwakilan pemerintah daerah. Sinergi antara DPRD, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum diharapkan memperkuat pelaksanaan kebijakan hingga tingkat desa dan kelurahan.